Bakesbangpol Kabupaten Kotabaru

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kotabaru adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tingkat daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.Bakesbangpol bertugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pengelolaan dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat.Sebagai instansi yang bergerak di sektor politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional, Bakesbangpol Kotabaru menjalankan peran strategis dalam menciptakan stabilitas daerah, mencegah konflik sosial, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Sejarah Singkat Bakesbangpol Kabupaten Kotabaru

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kotabaru merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Pembentukan Bakesbangpol Kotabaru didasarkan pada kebutuhan akan lembaga yang dapat menjaga stabilitas politik, memperkuat ideologi Pancasila, serta memelihara ketahanan nasional di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Komitmen Bakesbangpol Kabupaten Kotabaru

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh untuk menjadi lembaga yang profesional, responsif, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Kami menyadari bahwa stabilitas politik, ketertiban sosial, dan persatuan nasional merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami bertekad untuk:

1. Menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Kabupaten Kotabaru melalui pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan.

2. Mewujudkan kondusivitas daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antar kelompok masyarakat.

3. Memberikan layanan publik yang transparan dan akuntabel, serta bersinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan tokoh masyarakat.

4. Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan dinamika politik, guna mencegah terjadinya gangguan terhadap stabilitas daerah.

5. Menjadi penggerak dalam pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara di semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda.